Standar Pelayanan Perizinan - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur

Standar Pelayanan [SP] Perizinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya terbagi dalam 2 [dua]
kelompok besar yaitu;

A. Komponen Delivery yaitu komponen utama yang wajib diketahui oleh masyarakat umum dan pemohon sebagai informasi awal dalam pelayanan, yaitu terdiri dari komponen; persyaratan untuk pemenuhan komitmen, system mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, dan penanganan pengaduannya.

B. Komponen Manufacture yaitu komponen yang bukan menjadi komponen utama untuk diketahui oleh publik namun menjadi referensi bagi petugas pelayanan dalam memberikan layanan. Komponen dimaksud terdiri dari; definisi dan ruang lingkup, dasar hokum, sarana/ prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, masa berlaku produk, jumlah dan kualifikasi pelaksana termasuk tim teknis.

Kedua kelompok komponen SP dimaksud terutai dan dijelaskan menurut jenis izin yang dilimpahkan secara berurutan untuk memudahkan pencariannya bila dibutuhkan oleh petugas pelayanan dan pemohon. Seluruh item yang termuat dalam kedua komponen dimaksud juga tersaji dalam sistem layanan perizinan secara elektronik dan tersedia secara ringkas dalam berbagai media informasi lainnya. Penerapatan Standar Pelayanan sebagaimana tersaji berikut adalah untuk pelaksanaan Pemenuhan Komitmen bagi berbagai jenis izin yang terlayani secara online melalui OSS, demikian juga jenis izin yang terlayani secara manual akan menjadi rujukan utama dalam pemrosesan izinnya.

Tersaji berikut bagan alir Pelayanan Pemenuhan Komitmen [khusus Perizinan yang terlayani OSS]
dan Pelayanan Perizinan yang secara manual terlayani, diantaranya;
1. Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
2. Izin Praktek Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Psikolog dan Fisioterapi
3. Izin Praktek Apoteker dan Tenaga Kefarmasian
4. Izin Penelitian
5. Izin Mendirikan Bangunan
6. Izin Operasional Puskesmas
7. Izin Prinsip Lokasi

1. Izin Usaha Perkebunan

1) Persyaratan

a. Untuk budidaya Tanaman perkebunan
a) Izin lokasi;

b) Izin lingkungan;

c) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh gubernur;

d) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitken oleh bupati/wali kota;

e) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur pada calon lokasi usaha perkebunan, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri;

f) Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

g) Pernyataan mengenai:

(1) rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:

 paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit

30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan

 paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;

(2) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;

(3) rencana pengolahan hasil;

(4) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

(5) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan

(6) melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan

h) surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

i) surat pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.

b. Untuk industry pengelolaan hasil perkebunan

a) Izin lokasi;

b) Izin lingkungan;

c) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh gubernur;

d) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitken oleh bupati/wali kota;

e) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur pada calon lokasi usaha perkebunan, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri;

f) Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku;

g) Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri

(perjanjian kemitraan);

h) Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;

i) Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan; dan

j) Surat pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat, telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat.

c. Untuk produksi benih tanaman perkebunan

a) Pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber

b) pernyataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;

c) Pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan

d) Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/ Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

d. Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

a) Izin lokasi;

b) Izin lingkungan;

c) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh gubernur;

d) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitken oleh bupati/wali kota;

e) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur pada calon lokasi usaha perkebunan, untuk Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri;

f) Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

g) Pernyataan mengenai:

a. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:

 paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan

 paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;

b. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit

20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan

c. rencana kerja pembangunan unit pengolahan;

d. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

e. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan

f. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan

h) pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i) surat persetujuan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.

2) SIstem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian;

2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;

3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;

4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;

5. Pemohon membayar ke loket;

6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Perkebunan

6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : dpmptsp.matim@gmail.com, Chat Online

2. Izin Usaha Peternakan

3. Izin Usaha Tanaman Pangan

1) Persyaratan

Proses Produksi Tanaman Pangan

a. Nomor Induk Berusaha [NIB];

b. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur;

c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi

dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota;

d. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 :

100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lim puluh ribu); Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota;

e. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;

f. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

g. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian;

h. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan

i. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati

(KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

a. Nomor Induk Berusaha [NIB];

b. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 :

100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);

c. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;

d. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

e. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;

f. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;

g. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan

h. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati

(KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen a. Nomor Induk Berusaha [NIB];

b. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata

Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur;

c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota;

d. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 :

100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);

e. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;

f. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

g. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian;

h. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan

i. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati

(KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Izin Usaha Perbenihan Tanaman

a. Nomor Induk Berusaha [NIB];

b. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

c. Hak Guna Usaha;

d. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih;

e. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan.

2) SIstem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian;

2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;

3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;

4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;

5. Pemohon membayar ke loket;

6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Tanaman Pangan

6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : dpmptsp.matim@gmail.com, Chat Online

4. Izin Usaha Hortikultura

5. Surat Izin Usaha Perikanan

6. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

7. Izin Lingkungan

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

9. Izin Pembuangan Air Limbah

1) Persaratan

a. Untuk pembuangan air limbah ke air permukaan (PMA) Dokumen

a) Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.

b) Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu Teknis

a) Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pemrakarsa;

b) Dokumen mengenai lay out industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan Intake air baku, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, kegiatan pendukung penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah;

c) Neraca air menggambarkan keseluruhan sistem, pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri, pemanfaatan air baku untuk kegiatankegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya pada kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan;

d) Dokumen mengenai deskripsi dari sistem pengolahan IPAL meliputi uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya;

e) Upaya minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

f) Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air.

b. Untuk pembuangan air limbah ke air permukaan (PMDN) Dokumen

a) Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.

b) Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu Teknis

a) Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pemrakarsa;

d) Dokumen mengenai deskripsi dari sistem pengolahan IPAL meliputi uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya;

e) Upaya minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

f) Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air.

c. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah (PMA) Dokumen

a) Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.

b) Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu Teknis

a) Kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh pemrakarsa.

d. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah (PMDN) Dokumen

a) Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.

b) Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung, air larian di area terganggu Teknis

a) Kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh pemrakarsa.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian;

2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;

3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;

4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;

5. Pemohon membayar ke loket;

6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Pembuangan Air Limbah.

6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : dpmptsp.matim@gmail.com, Chat Online

10. Izin Pengelolaan Limbah B3

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi [IUJK]

12. Izin Mendirikan Bangunan [IMB]

1) Persyaratan

Tanpa SIMBG:

Surat Izin Lokasi;
Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/SPPL/) bagi bangunan tertentu;
Dokumen Teknis (Gambar, Struktur, dan RAB sesuai dengan klasifikasi Bangunan);
Surat Pernyataan Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan

Melalui SIMBG:

Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
Izin Lokasi
Data pemilik Bangunan Gedung; dan
Rencana teknis Bangunan Gedung yang mencakup:
a) Rencana arsitektur;
b) Rencana struktur; dan
c) Rencana ut

2) SIstem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
5. Pemohon membayar ke loket;
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja

4) Biaya

Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar ½ % (setengah persen) dari nilai Bangunan Gedung. Perhitungan pembiayaan IMB dimaksud disesuaikan dengan kondisi bangunan terkait, yaitu;

Luas bangunan : …………… M2
Koefisien rumah tinggal : 0,305
c. Koefisien fungsi khusus : permanen (1,31), semi permanen (1,19), dan temporer (1,07)
Koefisien fungsi campuran (hotel/mall/ruko,dll) : 2,64
e. Harga satuan bangunan: bangunan bertingkat (Rp. 60.000), bangunan permanen (Rp.

30.000), bangunan semi permanen (Rp. 20.000), bangunan temporer (Rp. 10.000).

Jalan sepadan jalan : jalan negara ( … M2), jalan provinsi ( … M2), jalan kabupaten ( …

M2), jalan lingkungan ( … M2).

Rumus yang digunakan yaitu: Luas bangunan …. M2 X indeks integrasi ….. X harga satuan

Rp. …….. = Total biaya Rp. …..

5) Produk Pelayanan

Surat izin mendirikan bangunan.

6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Sertifikat Laik Fungsi

14 Surat Izin Peil Banjir

15. Izin Prinsip Lokasi

16. Izin Usaha Industri

1) Persyaratan

Untuk Industri Kecil
Pendaftaran Baru

Nomor Induk Berusaha [NIB]
Surat Permohonan.
Fotokopi izin lingkungan (UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran).
Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Surat keterangan Domisili Perusahaan.
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
Fotocopy SIUP dan TDP.
Persyaratan tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Perpanjangan/Pendaftaran Ulang

Fotokopi izin lingkungan
Surat Izin Industri sebelumnya
c. Salinan tanda bukti pembayaran pajak (PPh dan Pajak)
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Laporan pengelolaan lingkungan.

Izin Usaha Industri Menenga
Pendaftaran Baru

Fotokopi STTP PBB, IMB/IPB
Fotokopi akta pendirian perusahaan c. Nama direksi/dewan komisaris
Fotokopi izin lingkungan
e. Fotokop Izin Lokasi
Surat Rekomendasi Balai POM untuk industri makanan/minuman yang menggunakan bahan pengawet
Formulir Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek). Perpanjangan/Pendaftaran Ulang/Perluasan

Surat Izin Industri sebelumnya
Salinan tanda bukti pembayaran pajak (PPh dan Pajak)
c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal d. Laporan pengelolaan ling

Untuk industry menengah

1) memiliki Akun SIINas;

2) bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan;

3) menyampaikan Data Industri;

4) memiliki Izin Lokasi;

5) memiliki Izin Lingkungan;

6) telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan

7) bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) SIstem, Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Penerbitan IUI Baru dan Perpanjangan izin IUI : Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Industri (IUI).

6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. Izin Usaha Kawasan Industri

18. Izin Koperasi Simpan Pinjam

Persyaratan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer

bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS;
bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USPPS Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS;
rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
memiliki kantor dan sarana kerja; dan
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder

bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS;
bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USPPS Koperasi, pada bank syariah untuk USPPS;
rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
memiliki kantor dan sarana kerja; dan
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer

bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP ;
bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP Koperasi, pada bank umum untuk USP;
rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
memiliki kantor dan sarana kerja; dan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder

bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP ;
bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP Koperasi, pada bank umum untuk USP;
rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
memiliki kantor dan sarana kerja; dan

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat izin koperasi simpan pinjam

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Chat Online

19. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

20. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam

Persyaratan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka

Jaringan Pelayanannya;

memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kota setempat;
memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka

Jaringan Pelayanannya;

memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kota setempat;
memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat izin koperasi simpan pinjam

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Chat Online

21. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam

Persyaratan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.00000,00 (lima belas juta rupiah);
memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati/wali kota setempat terkait pembinaan dan pengawasan cabang;
memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.00000,00 (lima belas juta rupiah);
memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati/wali kota setempat terkait pembinaan dan pengawasan cabang;
memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 4 (empat) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat izin koperasi simpan pinjam

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Chat Online

22. Surat Izin Usaha Perdagangan

1) Persyaratan

Untuk Perdagangan Umum

Nomor Induk Berusaha [NIB];
Izin Lingkungan;
IMB

Pusat perbelanjaan

1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;

2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;

3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan

4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Toko swalayan

Toko Swalayan yang berdiri sendiri

1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);

2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;

3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan

4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain

1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);

2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;

3) Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan

4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat

Perbelanjaan atau Toko Modern.

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat izin usaha Perdagangan

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

24. Tanda Daftar Gudang

1) Persyaratan

NIB;
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Passport dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing; dan
Sertifikat layak fungsi dari kabupaten/ko

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Tanda Daftar Gudang

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

KOMPONEN DELIVERY

Persyaratan

Dalam trayek

Dokumen

Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
c. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekeijasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan
Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
Surat rekomendasi dari Gubernur
Salinan STNK;
Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
Foto kendaraan yang akan diberi izin

Teknis

Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubnat
Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.

Tidak dalam Trayek

Dokumen

Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekeijasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan
Surat peijanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
Surat rekomendasi dari Gubernur
Salinan STNK;
Salinan SRUT (untuk kendaraar baru)
Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru. h. Foto kendaraan yang akan dibei izin.

Teknis

Memiliki dan /atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain
Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat
Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
c. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
e. Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan.

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk Pelayanan

Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26. Izin Penelitian

27. Izin Toko Alat Kesehatan

28. Izin Praktek Apoteker Tenaga Kefarmasian

29. Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

30. Izin Praktek Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Psikolog dan Fisioterapi

31. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

32. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional [UKOT & UMOT]

33. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

34. Izin Toko Obat

35. Izin Apotek

36. Izin Operasional Klinik

37. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

KOMPONEN DELIVERY

1) Persyaratan

Notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
Profil klinik; dan
Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pera

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengambil nomor antrian;
Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket;
Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat;
Pemohon membayar ke loket;
Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

3) Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

4) Biaya

Rp. – (Tidak ada biaya)

5) Produk layanan

Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Hp : 0821-4566-8355, Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS

39. IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

40. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

41. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

42. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

43. IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

44. IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

45. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

46. IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA